Badan usaha milik negara (BUMN) PERSERO

thereds.me
Keberadaan BUMN dalam sistem perekonomian nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya memajukan kesejahteraan umum tersebut dicapai dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global.

Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, serta turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi.

Pengertian BUMN

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) dikenal dua jenis BUMN, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (BUMN Persero) dan perusahaan umum (Perum). Berbeda dengan Perum yang tidak terbagi atas saham dan memiliki tujuan utama untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, pada BUMN Persero modalnya terbagi atas saham dan bertujuan utama untuk mengejar keuntungan. Besarnya saham negara dalam BUMN Persero paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dan berasal dari penyertaan modal secara langsung oleh pemerintah yang dananya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Meskipun kekayaan BUMN persero berasal dari pemisahan kekayaan negara dari APBN pembinaan dan pengelolaan BUMN persero tidak lagi didasarkan pada sistem apbn hal ini disebabkan kekyaan negara yang dipisahkan tersebut terlah berubah bentuk menjadi saham melalui penyertaan modal oleh negara dengan demikian kepemilikan negara pada bumn persero hanya sebesar saham yang dimilikinya pemisahan kekayaan negara ini mengakibatkan berubahnya status uang dari uang negara menjadi uang BUMN persero yang bersangkutan pembinaan dan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Hal ini berarti BUMN Persero juga harus tunduk pada UUPT sebagai aturan dasar pengorganisasian perseroannya. Dengan demikian, BUMN Persero sebagai sebuah perseroan terbatas tidak hanya terikat pada UU BUMN, melainkan juga pada UUPT.

Struktur Organ

Sama halnya dengan PT, organ BUMN Persero terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Hal yang membedakan adalah pengelolaan dan pemilihan orang yang tepat untuk ditempatkan sebagai pejabat di BUMN Persero, termasuk cara melakukan pengawasannya. Pengawasan pada perusahaan milik negara sering kali hanya formalitas. Dewan komisaris maupun direksi tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak komitmen untuk mengurangi kebocoran, karena kebocoran sering dilakukan atau dengan sepengetahuan direksi maupun dewan komisaris sendiri.

Direksi pada BUMN Persero telah digariskan sebagai perangkat yang melakukan pengurusan, bahkan bertanggung jawab penuh untuk mengurus BUMN Persero guna kepentingan dan tujuan BUMN Persero. Pengurusan merupakan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungannya dengan tujuan persekutuan, dalam hal ini perseroan. Di samping bertugas melakukan pengurusan terhadap perseroan, direksi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penguasaan (daden van beschiking), seperti menjual atau menjaminkan aset dan lainnya. Namun, karena pada BUMN Persero kepemilikan tunggal atau sebagian besar atas saham berada di tangan negara, direksi tidak bebas memutuskan sendiri dan wajib meminta persetujuan RUPS dalam hal mengalihkan dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian aset BUMN Persero.

Seperti halnya dewan komisaris pada PT, dewan komisaris pada BUMN Persero juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memberikan nasihat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas direksi. Bahkan, pada saat melaksanakan rencana jangka panjang dan rencana kerja serta anggaran perusahaan, dewan komisaris juga wajib mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Anggaran dasar BUMN Persero dapat menetapkan bahwa dewan komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Sementara itu, kedudukan, tugas, dan kewenangan pemegang saham dan RUPS BUMN Persero berada di tangan Menteri BUMN, tetapi tidak meliputi penatausahaan setiap penyertaan modal beserta perubahannya. Seperti diketahui, negara dapat menjadi pemegang saham tunggal atau pemegang saham mayoritas dalam BUMN Persero. Dengan demikian, kedudukan negara akan menjadi RUPS jika negara menjadi pemegang saham tunggal dan negara akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas terhadap pemegang-pemegang saham lainnya.

Karakteristik BUMN persero

BUMN Persero memiliki karakteristik BUMN, selain karakteristik PT. BUMN Persero memiliki karakteristik dengan pemegang saham tunggal. Dalam kepemilikan saham, BUMN Persero dimungkinkan negara sebagai pemegang saham tunggal. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 UU BUMN yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis persero jika dibedakan dari jumlah pemegang sahamnya, yaitu persero dengan negara sebagai pemegang saham tunggal serta persero dengan penyertaan negara dan pemegang saham lain.

Penjelasan Pasal 14 UU BUMN menyebutkan bahwa menteri bertindak sebagai RUPS dalam BUMN Persero dengan negara sebagai pemegang saham tunggal. Artinya, keputusan menteri adalah keputusan RUPS bagi BUMN Persero tersebut. Ketentuan pengecualian ini juga telah diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT yang mengecualikan persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dari kewajiban bagi PT untuk mendirikan dan menjaga jumlah pemegang saham dengan setidak-tidaknya 2 (dua) pemegang saham.

Penugasan juga menjadi salah satu karakteristik BUMN Persero. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memerhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.24 Penugasan yang secara nyata diberikan oleh negara kepada BUMN Persero adalah kewajiban penyelenggaraan program kemitraan dan bina lingkungan bagi BUMN Persero.25 Sementara itu, BUMN Persero sebagai badan hukum dalam bentuk PT juga mempunyai hak untuk bertindak sebagai pendiri dan/atau pemegang saham dari suatu PT berdasarkan UUPT. Hal ini berarti BUMN Persero dimungkinkan untuk memiliki anak perusahaan.

Karakteristik BUMN Persero berikutnya adalah negara sebagai pengendali anak perusahaan BUMN Persero. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara tertanggal 23 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Peraturan ini mendasari negara melalui menteri telah menjadi pengendali dengan telah menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan dalam anak perusahaan BUMN Persero. Bahkan, negara telah mengurangi hak RUPS anak perusahaan BUMN Persero dengan mensyaratkan persetujuan menteri untuk pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris anak perusahaan BUMN Persero.

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "Badan usaha milik negara (BUMN) PERSERO"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel