Direksi

thereds.me
Direksi

Direksi memegang peranan penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Direksi adalah organ PTyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.261Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya terdapat dua wewenang utama direksi, yaitu mengurus dan mewakili PT. Kewenangan direksi tersebut diberikan dan dibatasi oleh UUPT serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait maksud dan tujuan PT dan anggaran dasar PT. Pelaksanaan kewajiban direksi sebagai organ perseroan secara rutin dilengkapi dengan kewenangan yang ditetapkan dalam UUPT. Hal ini pokoknya sejalan dengan pandangan bahwa direksi membutuhkan kewenangannya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan melaksanakan fungsi-fungsinya.

kegiatan perseroan. Oleh karena itu, direksi bertindak adalah perlengkapan perseroan yang melakukan semua mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Direksi adalah organ PT yang mewakili kepentingan PT. Tugas dan tanggung jawab direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti keberadaan direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai pengurus dan menjalankan perwakilan perseroan. Dalam hal ini, direktur utama atau presiden direktur atau nama lainnya, berikut seluruh jajaran pengurus lain memiliki kedudukan yang sama. Mengenai jumlah pengurus perseroan, UUPT hanya mencantumkan batasan bahwa anggota direksi adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Sementara itu, untuk penambahan anggota direksi sampai dengan berapa pun jumlahnya diserahkan pada perseroan masing masing. Pengecualian terhadap jumlah pengurus yang dapat terdiri atas 1 (satu) orang tersebut diatur dalam Pasal 92 ayat (4) UUPT, yang menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun Dengan demikian, untuk bidang usaha tertentu, PT wajib memiliki direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang akan bertanggung jawab secara kolegial di dalam pengurusan perseroan.

Persyaratan, komposisi anggota dan masa jabatan

Para pemegang saham dapat menunjuk 1 (satu) orang direksi yang disebut dengan direktur, baik dari pemegang saham itu sendiri maupun dari pihak lain, yang dipercaya oleh para pemegang saham. Apabila jumlah direksi PT lebih dari 1 (satu) orang, salah satunya akan memegang jabatan sebagai direktur utama atau presiden direktur. Sementara itu, untuk dapat diangkat menjadi seorang direksi, terdapat persyaratan pokok sesuai dengan UUPT yang harus dipenuhi, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: 1) dinyatakan pailit;

3) dihukum karena melakukantindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam UUPT tidak ditetapkan mengenai jangka waktu jabatan direksi. Pasal 94 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal ini berarti masa jabatan anggota direksi harus ditentukan dalam anggaran dasar PT untuk waktu tertentu dan tidak berlaku seumur hidup. Misalnya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, maupun jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan bahwa masa jabatan direksi berlaku selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pengangkatan dan pemberhentian

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)adalah satu direksi dan juga yang secara berhak memberhentikan direksi. Sebagai pengecualian, pengangkatan anggota direksi untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri pada satu-satunya organ PT yang berwenang mengangkat saat pendirian PT dengan mencantumkan nama direksi di dalam akta pendirian.

RUPS berwenang mengangkat direksi dan dalam. waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS, direksi wajib memberitahukan perubahan direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk dicatat dalam daftar perseroan.305 Dengan demikian sering muncul pertanyaan, kapan perubahan pengurus efektif mulai berlaku? Untuk pertama kali, jabatan direksi berlaku sejak tanggal ditetapkannya status badan hukum PT oleh Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham perihal pengesahan badan hukum PT. Namun, jika PT telah memperoleh status badan hukum, keberlakuan tindakan direksi dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi internal (keberlakuan tindakan direksi untuk ke dalam perseroan) dan eksternal (keberlakuan tindakan direksi untuk ke luar perseroan).

Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Yahya Harahap bahwa perubahan pengurus mulai efektif berlaku dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, sebagai berikut.

a) selama belum disampaikan pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus kepada menteri;

Efektif keberlakuan pengangkatan direksi ini akan menentukan kapan direksi tersebut mulai dapat dan berhak menjalankan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Waktu efektif ini penting karena jika ada seorang direksi melakukan tindakan hukum mewakili perseroan, sementara pengangkatannya sebagai direksi dianggap belum sah, tindakannya tersebut dianggap tidak sah sebagai tindakan perseroan. Dengan demikian, jika tindakan hukum tersebut dijalankan maka direksi tersebut yang akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul dari tindakannya.

Sementara itu, pemberhentian direksi ada dua jenis, yaitu pemberhentian sewaktu-waktu dan pemberhentian sementara. Anggota direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.338Dengan demikian, kedudukannya sebagai anggota direksi berakhir.

Selama menjalankan jabatannya sebagai anggota direksi, tidak menutup kemungkinan anggota direksi tersebut diberhentikan sementara oleh RUPS atau oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya. Hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian anggota direksi tersebut tidak berwenang melakukan tugasnya. Pada dasarnya, pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS. Namun, untuk melaksanakan RUPS diperlukan waktu yang cukup. Demi kepentingan PT, pemberhentian tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu hingga diselenggarakannya RUPS. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika dewan komisaris sebagai organ PT yang memiliki fungsi pengawasan diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian anggota direksi.

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "Direksi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel