Jual beli saham

thereds.me
Jual beli saham

Apa pun jenisnya jual beli, peraturannya mengacu pada ketentuan Buku Keiga Bab Kelima KUH Perdata yang mengatur tentang Per­ janjian Jual Beli (Pasal 1457 s/d Pasal 1540). Inti dari jual beli yakni perjanjian bersifat timbal balik antara dua pihak, penjual dan pembeli tentang kesepakatan antara barang dan harga, di mana pembeli mem­ bayar harga dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya.

Perjanjian jual beli terjadi setelah tercapai kesepakatan antara ba­ rang dan harga sejalan dengan asas konsensus yang berakibat mengi­ kat penjual dengan pembeli meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. Penyerahan barang mengakibatkan pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Untuk perjanjian jual beli saham berhubung menyangkut perse­ roan, maka selain berlaku KUH Perdata juga berlaku UUPT, yaitu ke­ tentuan Pasal 56 s/d Pasal 59, serta UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan peraturan khusus (lex spesialis).

SISTEM MENAWARKAN SAHAM

Apabila terjadi penjualan saham, sistem yang digunakan UUPT yakni menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham per­ seroan sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga. Sistem ini sebenar­ nya dilakukan untuk menghargai para pemegang saham yang dipan­ dang masih “satu keluarga” di perseroan. Sistem tersebut baru dapat diterapkan apabila di dalam anggaran dasar perseroan telah ditetapkan aturannya karena anggaran dasar merupakan aturan main internal perseroan. Jika tidak diatur berlaku ketentuan KUH Perdata sebagai peraturan umum (lex generalis).

Berdasarkan Pasal 59 UUPT penjualan saham dilakukan dengan prosedur kepada pemegangnya mendapatkan persetujuan dari RUPS. Untuk mendapat “restu” tersebut pemilik saham harus mengajukan permintaan kepada RUPS dan untuk kepastian mendapat persetujuan atau ditolak harus diberikan secara tertulis dalam tempo 90 hari sejak permintaan itu diterima.

Apabila memperoleh persetujuan RUPS, maka persetujuan terse­ but mengikat kepada pemilik saham yang bersangkutan karena UUPT memberi batasan waktu maksimal 90 hari juga untuk menjual saham­ nya sejak persetujuan diberikan. Meskipun demikian, penjualan saham dalam waktu yang terbatas tersebut sifatnya fakultatif. Jika sahamnya belum laku tidak ada sanksi hukumnya. Pemegang saham yang ber­ sangkutan tetap dapat meneruskan penjualan sahamnya sampai ada pembelinya.

Sejalan dengan sistem di atas pemegang saham penjual menawar­ kan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi ter­ tentu atau pemegang saham lainnya.

PERJANJIANNYA DILAKUKAN TERTULIS

Perjanjian jual beli saham tidak dapat dilepaskan dari syarat sah­ nya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat, cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu dan sebab yang halal. Selain itu UUPT menetapkan syarat perjanjian terse­ but dilakukan secara tertulis.

Memang secara harfiah Pasal 56 ayat (1) UUPT tidak menyebut­ kan demikian, melainkan memerintahkan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ketentuan tersebut merupakan persyaratan khusus bagi perjanjian pemindahtanganan sa­ ham, termasuk di dalamnya jual beli saham.

Persyaratan tertulis bagi jual beli saham karena ada hubungannya dengan saham perseroan yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Akta jual beli saham dibuat dengan tujuan untuk kepentingan pembukti­ an terutama bagi pembelinya. Pihak ketiga tidak akan percaya apabila pembeli saham mengaku saham yang telah dibeli sebagai miliknya tan­ pa dapat menunjukkan surat perjanjian jual beli, karena prinsip yang berlaku dalam UUPT nama yang tercantum di dalam saham itu seba­ gai pemiliknya.

Pembuatan akta jual beli saham sifatnya bebas, penjual dan pem­ beli dapat membuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris. Jika dilakukan di bawah tangan perjanjian jual beli tersebut tetap sah dan mengikat. Sepanjang isi perjanjian dan tanda tangan para pihak diakui kebenarannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sama halnya dengan akta notaris.

Selain digunakan untuk kepentingan pembuktian, akta jual beli saham juga digunakan untuk kepentingan administratif/dokumen per­ seroan. Sesuai Pasal 56 ayat (2) UUPT mengharuskan akta tersebut atau salinannya disampaikan kepada perseroan, sehingga perseroan mengetahui bahwa telah terjadi transaksi pemindahtanganan saham. Pengiriman salinan sebaiknya segera dilakukan oleh pembeli karena dirinya sebagai pihak yang berkepentingan dengan perseroan. Apabila dibuat dengan akta otentik, notaris dapat mengirimkan salinan ak­ tanya kepada perseroan yang menerbitkan saham.

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "Jual beli saham"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel