Kasus beli saham 2

thereds.me
5. Putusan PK

Sudah tiga kali berturut­turut gugatan penggugat ditolak oleh semua tingkat pengadilan, tetapi penggugat pantang menyerah dengan perkara yang dihadapinya dan masih ada kesempatan untuk mengaju­ kan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Di tingkat pemeriksaan PK Mahkamah Agung dengan putusan No. 354 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 di dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan, bahwa surat­surat bukti baru yang diajukan pemohon PK tersebut me­ mang bukan merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, akan tetapi dapat menjadi alat bukti permulaan tentang belum terjadinya jual beli saham PT Bumi Mansyur Permai yang sekarang menjadi po­ kok sengketa.

Selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat ke­ khilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex facti dan judex juris, yakni:

a. Putusan hakim dalam ketiga tingkat peradilan tersebut berpen­ dapat bahwa in casu dianggap telah terjadi jual beli saham antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan kembali, padahal yang terbukti baru adanya perjanjian kolektif untuk men­ jual saham.

b. Akibat dari pendapat tersebut, Hakim dalam ketiga tingkatan per­ adilan dalam putusannya telah menyatakan “bahwa para Termo­ hon Peninjauan Kembali sudah menjadi pemilik saham PT Bumi Mansyur Permai, sehingga mereka berhak menyelenggarakan RUPS.

c. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang­Undang Nomor: 1 Tahun 1995 menentukan “RUPS diadakan di tempat kedudukan perse roan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecua li ditentukan lain,” in casu RUPS yang diadakan bukan di Medan sebagai tempat kedudukan dan usaha PT Bumi Mansyur Permai, tetapi di Bekasi.

Apa yang dipertimbangkan oleh judex factie dalam putusannya mengenai eksepsi, menurut pendapat Mahkamah Agung sudah ber­ dasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pendapat dan putusannya sendiri oleh Mahkamah Agung;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan per­ mohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LENY ROSWITA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2005 No.1163 K/Pdt/2004 jis putu­ san Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 29 April 2002 No. 89/PDT/2002/PT­MDN dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2001 No. 37/Pdt.G/2001/PN. Mdn, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADALI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pe­ ninjauan Kembali: LENY ROSWITA tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2005 No. 1163 K/Pdt/2004 jis putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 29 April 2002 No. 89/PDT/2002/PT­MDN dan pu­ tusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2001 No. 37/ Pdt.G/2001/PN. Mdn.

MENGADALI KEMBALI

Dalam eksepsi

a. Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

b. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29 Oktober 1997 sesuai Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) No. 58 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Chairani Bustami, SH. Notaris di Medan, berikut akte yang dibuat setelah tanggal 29 Oktober 1997 terutama yaitu akte No.29 tang­gal 18 September 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Bandiningsih, SH. Notaris di Bekasi.

d. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 2.525 (dua ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham dari PT BUMI MANSYUR PERMAI.

e. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

f. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Belum terjadi jualbeli saham

Pada kasus di atas belum pernah terjadi jual beli saham dan yang terjadi baru kesepakatan untuk menjual saham perseroan. Keputusan RUPS tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak diselenggarakan menurut ketentuan UUPT. Saham tidak ada yang beralih kepemilikannya, sehingga peng­ gugat masih memiliki saham yang jumlahnya seperti semula.

KASUS JUAL BELISAHAM (2)

Kasusnya

Seorang pengusaha bernama BRA. Koesmariam Djatikusumo (BKD) adalah Direktur Utama PT Centralindo Panca Sakti (PT CPS) yang telah berbadan hukum sejak 1995. Di perseroan tersebut dahulu Andyla Yasa (AY) merupakan pemilik saham sebanyak 4.200 lembar saham atau 28% dari modal yang ditempatkan dalam PT CPS dalam hal ini BKJ.

BKD memiliki beberapa anak perusahaan antara lain PT Centralindo Komunika Utama, di mana pemilik seluruh sahamnya yakni PT CPS. Namun PT Centralindo Komunika Utama tersebut ti­ dak aktif lagi, sehingga berdasarkan Notulen RUPSLB PT Centralindo Komunika Utama tanggal 9 November 1999 telah perusahaan terse­ but dibubarkan sejak 9 Nopember 1999.

Pada 1 Mei 1996 dibuat perjanjian jual beli saham antara AY (pen­jual) dan Andri Pribadi (pembeli) atas seluruh saham yang dimiliki AY yang ada pada BKD, yakni sebanyak 4.200 lembar saham (28%). Dengan kesepakatan bahwa jual beli akan ditindaklanjuti pada tanggal 1 Mei 1996 dengan perjanjian jual beli saham di hadapan notaris.

Sebelum dilaksanakan jual beli saham milik AY tersebut, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT CPS pada 30 Mei 1996 di Jakarta, yang isinya tentang persetujuan penjualan saham dalam perusahaan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan suara bulat peserta rapat sebagaimana tertuang dalam Akta No.107 telah memutuskan memberikan persetujuan kepada AY untuk menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam perusahaan atau sejumlah 4.200 lembar saham kepada Beverly Development Holding Limited berkedudukan di British Virginia Island).

Sebagai realisasi dari RUPSLB dan realisasi perjanjian tanggal 1 Mei 1996 tersebut, maka antara AY (penjual) mengadakan perjanjian jual beli saham sebanyak 4.200 lembar saham, dengan dibuatkan Akta Jual Beli No.108 tanggal 30 Mei 1996 antara AY dan Ir. Maret Tini Diso (Beverly Development Holding Limited).

Setelah dibuat akta jual beli saham tersebut, maka dibuat lagi Berita Acara rapat PT CPS di hadapan Notaris Esther Daniar, S.H. dengan Akta No.109 tanggal 30 Mei 1996. Acara rapat tersebut ten­ tang persetujuan penjualan saham dalam perseroan sehingga jual beli saham milik AY tersebut sah sesuai Anggaran Dasar PT CPS.

Dengan berdasarkan Akta No.109 tersebut, kemudian dibuat Akta Jual Beli Saham No.110 tanggal 30 Mei 1996 yang dibuat oleh Notaris yang sama dan di dalam akta tersebut ditentukan kewajiban dari AY termasuk pembayaran pajak. Berdasarkan Pasal 5 dari Akta Jual Beli Saham tersebut tentang tuntutan terhadap Penggugat dan anak peru­ sahaan PT Centralindo Komunika Utama sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli tanggal 30 Mei 1996 menjadi tanggung jawab Tergugat, termasuk tagihan pajak.

Tagihan pajak masa pajak 1993 kepada anak perusahaan BKD yaitu PT Centralindo Komunika Utama, di mana BKD saat itu seba­ gai pemegang saham 100 %, dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan PT Centralindo Komunika Utama sebesar Rp 1.234.024.790.00 yang jatuh tempo pada 10 Juni 1996.

Tagihan pajak tahun 1993 di atas sebelum adanya jual beli saham milik AY, dan berdasarkan Akta Jual Beli saham menjadi tanggung jawab AY untuk membayarnya. Dengan adanya tagihan pajak 1993 tersebut, BKD mengajukan somasi pertama kepada AY tanggal 18 Oktober 2001 agar segera melunasi tagihan pajak tersebut atas nama PT Centralindo Komunika Utama, namun AY tidak mengindahkan somasi itu.

Sehubungan dengan itu BKD telah mengajukan permohonan ke­ pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2001 agar dapat menagih pajak PT Centralindo Komunika Utama kepada AY, karena kewajiban pajak tahun 1993 berdasarkan Akta No.108 dan Akta No.110 jika ada tuntutan termasuk tagihan pajak dan dendanya wajib dibayar oleh AY.

Meskipun demikian AY tidak mau membayarnya sehingga meng­ akibatkan kerugian bagi BKD, yang jika diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp 21.334.024.790.00

Oleh karena sengketa tidak dapat diselesaikan secara musya­ warah, akhirnya BKD mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan pada pokoknya yakni:

a. Supaya perjanjian jual beli saham tersebut dinyatakan sah.

b. Berita acara rapat PT CPS dalam akta notaris No. 109 tanggal 30 Mei 1996 adalah sah dan berkekuatan hukum.

c. Memerintahkan tergugat membayar pajak tahun 1993 atas nama PT Centralindo Komunika Utama yang jatuh tempo tanggal 10 Juli 1996 sebesar Rp 1.234.024.790.00.

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "Kasus beli saham 2"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel