PEMEGANG SAHAM MENYETORKAN MODALNYA

thereds.me
PEMEGANG SAHAM MENYETORKAN MODALNYA

Berpatokan pada modal perseroan yang berupa modal dasar yaitu modal yang pertama kali dimiliki dan tercantum di dalam akta pendiri­ an/anggaran dasar perseroan. Di dalam modal dasar tercantum jumlah saham dan nilai setiap lembar saham. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Soemitro (1993:21), besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perse­ roan. Jumlah maksimum itu tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu perseroan, melainkan harus memperlihatkan jumlah nomi­ nal dari semua saham yang dikeluarkan menurut anggaran dasarnya. Dikatakan demikian, karena kekuatan finansial yang nyata lebih cende­ rung dilihat dari jumlah modal yang disetor oleh para pemegang sa­ ham. Dari modal dasar setiap pendiri perseroan mengambil bagian sa­ ham sebagai modal ditempatkan.

Modal ditempatkan (subscribe capital) merupakan sebagian dari modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya, namun tidak men­ jamin bahwa pemiliknya telah menyetor seluruh kewajibannya (http:// belajarpasarmodal.blogspot.com). Modal ditempatkan merupakan ke­ wajiban para pemegang saham dan telah disanggupi untuk disetor (is­ sued capital; subscribed) (http://www.bi.go.id). Masing­masing pen­ diri mengambil bagian saham yang apabila dijumlahkan seluruhnya sebesar 100%, misalnya pendirinya terdiri tiga orang dengan meng­ ambil bagian masing­masih A sebesar 40%, B 30% dan C 30%. Para pendiri wajib menyetorkan modal yang ditempatkan yang masing­ma­ sing dimilikinya, disebut modal disetor.

Adapun yang disebut modal disetor (paid up capital) adalah mo­ dal ditempatkan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham (http://www.bi.go.id). Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUPT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan di­ setor penuh. Bilamana seluruh modal ditempatkan telah disetor se­ luruhnya oleh para pemegang sahamnya, maka biasanya dinyatakan sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh (subcribed and paid in capital) (http://www.lawindo.biz).

PERUBAHAN MODAL PERSEROAN

Modal dasar perseroan sifatnya tidak konstan karena dipengaruhi oleh keadaan usaha perseroan. Apabila usaha perseroan mengalami kelancaran usaha sehingga dapat meraih keuntungan yang menggem­ birakan tentu akan memengaruhi terhadap perkembangan atau pe­ ningkatan usaha, karena terjadi permintaan masyarakat terhadap pro­ duk perseroan juga mengalami peningkatan.

Untuk meningkatkan produktivitas usaha memerlukan tambah­ an biaya yang tidak sedikit dan tidak dapat menggantungkan dari ke­ terbatasan modal yang sudah ada, karena memerlukan penambahan bahan baku, alat­alat produksi, alat transportasi, dan tenaga kerja. Oleh karena itu, demi kelancaran usahanya perseroan perlu menam­ bah modalnya.

Ada perusahaan yang secara internal bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui cadangan modal yang dimiliki dalam kas perusa­ haan dan ada perusahaan yang tidak mempunyai cadangan kas guna penambahan modal usaha. Atau cara lain apabila perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka bisa dilakukan dengan penambah­ an jumlah saham perseroan.

Penambahan modal dapat dilakukan dengan cara menambah jum­ lah saham. Perseroan menerbitkan saham baru untuk dijual kepada masyarakat umum (go public) setelah ditawarkan kepada pemegang saham. Oleh karena penambahan modal memengaruhi keadaan modal dasar yang sudah ditetapkan di dalam akta pendirian/anggaran dasar, maka perubahannya dilakukan dengan keputusan RUPS.

Perubahan modal dasar berpengaruh terhadap perubahan ang­ garan dasar. Dengan adanya perubahan anggaran dasar diperlukan adanya persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan untuk dicatat ke dalam Daftar Perseroan. Untuk per­ ubahan yang berupa penambahan modal, bahwa yang dapat ditambah bukan hanya terhadap modal dasar saja, akan tetapi penambahan itu dapat dilakukan untuk menambah modal yang ditempatkan dan seka­ ligus modal disetor (Supramono, 2008: 58).

Rapat di dalam organisasi baru dapat diselenggarakan apabila kuorumnya dipenuhi. Demikian pula kuorum berperan penting untuk mengambil suatu keputusan yang sah pada rapat. Kuorum adalah per­ bandingan antara jumlah peserta rapat yang hadir dan jumlah suara yang diberikan oleh peserta rapat yang bersangkutan. Biasanya kuo­ rum suatu rapat dikatakan sudah terpenuhi, apabila jumlah peserta yang hadir sebagian besar. Inti kata keputusan rapat merupakan ke­ hendak mayoritas peserta rapat, sehingga keputusan tersebut tercer­ min suasana demokratis dan hasilnya dapat diterima semua pihak.

Untuk penambahan modal juga demikian, sahnya keputusan RUPS ditentukan oleh persyaratan kuorum. Dalam Pasal 42 UUPT telah menetapkan kuorum untuk RUPS penambahan modal dengan membedakan jenis modal mana yang ditambah. Apabila untuk kepen­ tingan penambahan modal dasar perseroan, dengan memperhatikan persyaratan kuorum dengan jumlah suara yang setuju untuk perubah­ an anggaran dasar.

Kuorum yang digunakan berlaku ketentuan Pasal 88 UUPT, yaitu tentang RUPS untuk mengubah anggaran dasar perseroan. Dalam pasal tersebut ditentukan, bahwa peserta yang hadir dalam RUPS minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan RUPS sah apabila disetujui minimal 2/3 pemegang saham yang hadir.

Apabila kuorum tersebut tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. Kemudian undang­undang memberi kesempatan untuk menyelenggarakan RUPS kedua. Kuorum untuk RUPS kedua ber­ beda dengan RUPS pertama, karena dengan kourum yang lebih kecil yaitu dihadiri paling sedikit 3/5 pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui minimal 2/3 peserta rapat.

Selanjutnya untuk penambaham modal yang ditempatkan dan di­ setor dalam batas modal dasar, kuorum RUPS ditentukan oleh Pasal 42 ayat (2) UUPT 2007 yang menetapkan, RUPS sah dengan kuorum jumlah kehadiran di atas ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal tersebut, yang memengaruhi perubahan anggaran dasar perseroan. Jika perubahan anggaran dasar menyangkut penambahan modal dasar, perseroan wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM, sedangkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penambahan modal yang ditempatkan dan modal disetor cukup de­ ngan melakukan pemberitahuan kepada Menteri tersebut (Supra­ mono, 2008:178).

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "PEMEGANG SAHAM MENYETORKAN MODALNYA "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel