Pengertian saham by fawaz part 2

thereds.me
Pengertian saham by fawaz part 2

Status badan hukum PT diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Pendirian PT dilakukan dengan pembuatan akta dalam bahasa Indonesia di hadapan notaris.9 Adapun, akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar tersebut kemudian diajukan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Perolehan pengesahan perseroan berdampak pada status perseroan dan tanggung jawab organ-organ perseroan. Jika PT belum memperoleh pengesahan badan hukum maka PT belum berstatus badan hukum, sehingga tidak ada pemisahan antara harta kekayaan PT dan harta kekayaan pribadi. Hal ini karena secara hukum tidak terjadi pemisahan tanggung jawab hukum antara PT dengan pemilik PT secara pribadi.10

Jika PT belum memperoleh status badan hukum padahal hendak dilakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT, perbuatan hukum tersebut hanya boleh dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota direksi dengan seluruh anggota dewan komisaris dan pendiri PT.11 Atas perbuatan hukum tersebut hanya mengikat pihak yang bersangkutan dan jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh seluruh anggota direksi, dewan komisaris, dan pendiri PT Untuk itu, PT tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Perbuatan hukum tersebut beralih menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan berubah status menjadi badan hukum. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus disetujui oleh RUPS, yang harus diadakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan berstatus badan hukum serta dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham maupun kuasanya.

Jika PT telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, secara hukum akan terjadi pemisahan antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pribadi pemilik PT. Dengan demikian, secara sendirinya PT akan mempunyai tanggung jawab hukum. Oleh karena sebagai badan hukum, perseroan merupakan “subjek hukum” yang terpisah dari pengurusnya yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri serta memikul tanggung jawab tersendiri atas segala tindakan maupun perbuatannya, untuk itu pengurus perseroan yang beritikad baik tidak dapat digugat secara perdata atas perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.

Tahukah anda?

Bolehkah pasangan suami istri mendirikan PT dengan kepemilikan saham dimiliki hanya mereka berdua?

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini berarti jika pasangan suami istri itu tidak mengadakan perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, kedudukan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

Adanya perjanjian kawin berarti suami istri itu secara hukum memiliki harta yang terpisah. Perjanjian kawin yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian kawin yang tidak terdapat persekutuan harta benda, yaitu suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama sekali. Jadi, bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan, serta percampuran apa pun dengan tegas ditiadakan.

Berdasarkan perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda di atas, masing-masing suami istri tersebut berhak bertindak atas harta bendanya sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya sendiri-sendiri secara terpisah tanpa perlu mendapat persetujuan antara satu dengan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu, termasuk keuntungan dan kerugiannya. Ini berarti percampuran harta ditiadakan, sehingga berakibat hukum melihat suami istri tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek hukum yang terpisah.

Sementara itu, sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan dilaksanakan sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan sejak suami istri menikah dianggap telah terjadi percampuran harta. Harta bersama tersebut timbul dari suatu perbuatan hukum, yaitu perkawinan. Suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian kawin di antara mereka, secara normatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang atau subjek hukum.

Jika hanya terdapat dua orang pendiri PT yang merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda, pendirian PT dapat dilaksanakan di antara keduanya karena unsur PT didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

Jika hanya terdapat dua orang pendiri yang merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, pendirian PT tidak dapat dilaksanakan di antara keduanya karena unsur PT didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian, agar PT dapat didirikan, pasangan suami istri tersebut wajib mengikutsertakan satu atau beberapa pihak lagi sebagai pendiri, sehingga unsur PT didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian dapat terpenuhi.

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "Pengertian saham by fawaz part 2"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel