Penyetoran modal yang bukan berupa uang

thereds.me

Penyetoran modal yang bukan berupa uang

Pada prinsipnya modal perseroan bentuknya dapat berupa uang maupun barang. Memang pada umumnya pemegang saham menye­ torkan modal dalam bentuk uang, karena penyetorannya dipandang lebih praktis dan nilainya lebih pasti. Selain itu, karena caranya dapat dilakukan dengan mudah tinggal menyetorkan ke bank dan bukti se­ torannya ditunjukkan ke notaris maupun ke perseroan. Bagi perseroan dapat mengecek kebenarannya dengan melihat rekeningnya yang ada di bank, tentang ada tidaknya setoran yang masuk rekeningnya.

Selain penyetoran dalam bentuk uang dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPT 2007, mempersilakan pemegang saham dapat mela­ kukan setoran saham dalam bentuk lainnya yang bukan berupa uang. Sudah tentu penyetoran yang bukan uang yaitu dalam bentuk barang. Barang dapat merupakan setoran saham karena dapat dinilai dengan uang. Barang yang dapat menjadi objek setoran saham adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Seperti pernah dikemukakan di atas barang bergerak dikenal ada 2 (dua) jenis, yaitu barang bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud. Adapun barang bergerak yang berwujud adalah barang bergerak yang dapat dilihat dan dapat dipegang wujudnya, pemegang saham dapat menyetorkan barang yang ada hubungannya dengan per­ seroan, antara lain kendaraan (mobil dan sepeda motor), meja kursi, dan air condition. Adapun untuk barang tidak bergerak penyetorannya dapat berupa tanah dan bangunan untuk dapat dipakai sebagai kantor atau gudang.

Dalam penyetoran yang berbentuk barang, UUPT menekankan agar barang yang disetorkan dapat dinilai dengan uang dan penye­ rahannya harus dilakukan secara nyata diterima oleh perseroan. Penyetoran yang demikian, yang dilakukan pada waktu pendirian per­ seroan harus dicantumkan dalam akta pendirian, sehingga tercantum jelas barang apa saja yang disetorkan. Adapun untuk penyetoran yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum, dila­ kukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditujuk oleh RUPS.

Berhubung bentuknya berupa barang, maka penyetorannya harus disertai dengan rincian yang menerangkan tentang nilai atau harganya, jenis atau macamnya, status, tempat kedudukan dan lain­lain yang di­ anggap perlu. Dengan menyertai rincian itu tujuannya semata­mata untuk kejelasan mengenai penyetoran barang tersebut (Supramono, 2008: 53).

Kemudian penyetoran modal saham oleh Pasal 34 ayat (2) UUPT 2007 ditentukan berdasarkan nilai yang wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, agar tidak merugikan pemegang saham yang ber­ sangkutan. Apabila nilai pasar juga tidak tersedia, nilai wajar ditentu­ kan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakte­ ristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Selanjutnya tentang bagaimana cara penilaian terhadap harga barang, UUPT menghendaki penilaian itu dapat ditetapkan oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi, yakni ahli yang mempunyai:

b. Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris.

c. Hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung atau ti­ dak langsung.

d. Saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Bahwa ahli yang melakukan penilaian dapat berupa orang­per­ orangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yang ber­ dasarkan keahliannya atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harta benda yang disetorkan.

Khusus mengenai penyetoran saham dalam bentuk barang tidak bergerak, penyetoran itu diharuskan undang­undang untuk diumum­ kan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Pemegang saham harus memilih surat kabar yang berbahasa Indonesia, surat kabar yang satu terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan satunya lagi yang beredar secara nasional. Pengumuman itu dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani. Untuk penyetoran tamba­ han modal, caranya dilakukan setelah RUPS memberikan keputusan penyetoran saham tersebut.

Tujuan memasang pengumuman tersebut di surat kabar, untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan keberatan atas penyerahan barang tidak bergerak pada perseroan, jangan sampai barang yang disetorkan bukan milik pemegang saham sendiri. Prinsip publisitas ini mirip dengan prinsip proses pendaftaran tanah dalam rangka mendapatkan hak atas tanah bagi perseroan. Latar belakang sistem seperti itu digunakan dalam UUPT, karena kondisi pertanahan di negara kita semakin hari cenderung semakin banyak sengketa ta­ nah yang muncul di masyarakat. Jadi jangan sampai perseroan yang belum lama berdiri sudah terlibat sengketa tanah, apalagi tanah yang disengketakan itu merupakan tempat kedudukannya, akan mempengaruhi kestabilan kegiatan usaha perseroan, yang dapat berakibat terganggunya perekonomian nasional. Cara tersebut merupakan salah satu sistem hukum dalam melindungi kehidupan perseroan dari per­ soalan tanah. (Supramono, 2008: 54).

thereds.me

Belum ada Komentar untuk "Penyetoran modal yang bukan berupa uang"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel